Banyak pemilik kendaraan belum menyadari satu hal penting. Ada pungutan tambahan tertera di lembar STNK mereka. Namanya opsen PKB, sering terlewat begitu saja. Opsen PKB adalah komponen pajak yang wajib dipahami setiap wajib pajak. Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
Regulasi tersebut mengubah cara pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor secara mendasar. Sebelumnya, PKB murni menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kini kabupaten/kota mendapat porsi langsung lewat skema opsen. Perubahan ini penting dipahami masyarakat maupun pemangku kebijakan daerah. Sebab keduanya sama-sama berkepentingan atas keberhasilan kebijakan ini.
Berkenalan dengan Opsen PKB
Secara sederhana, opsen berarti pungutan tambahan atas pajak pokok. Istilah ini juga dikenal sebagai piggyback tax di dunia internasional. Opsen PKB adalah pungutan yang dikenakan oleh kabupaten/kota. Besarannya dihitung dari nilai PKB yang terutang. Pasal 1 ayat (62) UU HKPD menjelaskan definisi ini secara rinci. Jadi, opsen bukan pajak baru yang berdiri sendiri. Ia menempel langsung pada PKB yang sudah ada. Nilainya pun tertera bersama nominal PKB di STNK.
Berlakunya Opsen PKB
UU HKPD disahkan pemerintah pada 5 Januari 2022. Namun, ketentuan opsen tidak langsung diberlakukan saat itu. Pasal 191 undang-undang ini memberi masa transisi tiga tahun. Barulah opsen PKB resmi berlaku sejak 5 Januari 2025. Masa transisi tersebut dipakai daerah untuk bersiap diri. Pemda perlu menyesuaikan sistem pemungutan dan pelaporan pajaknya. Sayangnya, sosialisasi ke masyarakat belum merata di lapangan. Banyak wajib pajak kaget saat membayar PKB belakangan ini. Nominal yang harus dibayar terasa berbeda dari sebelumnya. Padahal, secara total, beban pajak dirancang tidak bertambah. Tarif PKB pokok justru diturunkan bersamaan dengan penerapan opsen. Persoalannya lebih pada minimnya edukasi kepada publik luas. Petugas Samsat pun kadang kesulitan menjelaskan skema baru ini. Karena itu, penguatan sosialisasi menjadi pekerjaan rumah bersama.
Berapa Tarif Opsen PKB
Tarif opsen PKB sudah ditetapkan secara pasti oleh undang-undang. Opsen PKB adalah tambahan tetap sebesar 66 persen. Besaran itu dihitung dari PKB pokok yang terutang. Angka ini berlaku seragam di seluruh daerah Indonesia. Berbeda dengan tarif PKB pokok yang diatur perda provinsi. Sebagai gambaran, tarif PKB pokok kini maksimal 1,2 persen. Sebelumnya, tarif PKB pokok bisa mencapai 2 persen. Penurunan ini dimaksudkan untuk mengimbangi tambahan opsen tadi. Dengan begitu, total beban pajak relatif tetap setara. Opsen ini dipungut bersamaan saat pembayaran PKB dilakukan. Wajib pajak tidak perlu membayar dua kali terpisah. Semua tercatat rapi dalam satu nota pembayaran Samsat.
Tujuan Pemungutan Opsen PKB
Kebijakan opsen tidak dibuat tanpa alasan yang jelas. Tujuan utamanya mempercepat penerimaan kabupaten/kota atas PKB. Sebelumnya, mekanisme bagi hasil pajak provinsi memakan waktu lama. Kabupaten/kota baru menerima dananya di akhir periode. Bagi banyak daerah, opsen PKB adalah solusi mempercepat arus kas. Penerimaan kini langsung masuk ke kas daerah masing-masing. Tidak perlu lagi menunggu proses transfer antarpemerintah berlarut. Selain itu, opsen mendorong kemandirian fiskal daerah menjadi lebih kuat. Pendapatan asli daerah pun tercatat lebih akurat dan cepat. Kepastian anggaran ini membantu perencanaan pembangunan di daerah. APBD kabupaten/kota jadi lebih mudah disusun dan direalisasikan.
Sistem Pembayaran PKB Secara Online
Pembayaran pajak kendaraan kini semakin mudah berkat digitalisasi. Masyarakat tak lagi harus datang langsung ke kantor Samsat. Aplikasi seperti SIGNAL memungkinkan pembayaran PKB lewat ponsel. Cukup beberapa klik, kewajiban pajak sudah dapat diselesaikan. Sistem ini terhubung dengan data kepolisian dan Jasa Raharja. E-Samsat di berbagai daerah turut mempermudah proses serupa. Beberapa provinsi bahkan memiliki aplikasi mandiri untuk warganya sendiri. Namun, kemudahan ini belum merata di seluruh Indonesia. Sebagian daerah masih mengandalkan sistem manual yang lambat. Padahal, era opsen menuntut integrasi data yang lebih ketat. PKB dan opsen harus tercatat rapi antara provinsi dan kabupaten/kota. Tanpa sistem terpadu, potensi selisih data bisa saja muncul. Karena itu, pemda perlu sigap membangun platform yang terintegrasi. Sistem yang menghubungkan provinsi, kabupaten/kota, dan bank persepsi sekaligus. Publik pun bisa membayar pajak kapan saja, di mana saja. Transparansi pembagian opsen antardaerah juga lebih mudah dipantau. Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak.
Ingin Digitalisasi Sistem Pembayaran PKB?
Membangun sistem pembayaran pajak daerah yang terintegrasi bukan perkara mudah. Dibutuhkan mitra yang memahami regulasi sekaligus teknologi terkini. Nata Solusi Pratama hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kami menyediakan aplikasi pembayaran pajak daerah, termasuk PKB, secara menyeluruh. Sistem kami dirancang untuk mempermudah proses bagi pemda dan masyarakat. Mulai dari pencatatan opsen, integrasi data, hingga pelaporan yang akurat. Semua dirancang sesuai kebutuhan spesifik pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi.
Bagi pemerintah daerah yang ingin bertransformasi digital, saatnya bergerak sekarang. Jangan biarkan potensi pendapatan daerah tertinggal karena sistem lama. Nata Solusi Pratama siap menjadi mitra kerja sama penyedia aplikasi perpajakan di instansi Anda. Hubungi kami langsung di nomor 082151112099. Mari wujudkan layanan pajak daerah yang mudah, cepat, dan transparan.
